Bupati HSS Paparkan Inovasi TELAH BERKEMAS dalam Ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023

Bupati HSS Paparkan Inovasi TELAH BERKEMAS dalam Ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 

Bupati Hulu Sungai Selatan Drs. H. Achmad Fikry, M.AP memaparkan inovasi "TELAH BERKEMAS (Tetap Lestari Harus Berdayakan Kelompok Masyarakat)" gagasan dari Dinas Perikanan Kab. HSS dihadapan Tim Panelis Independen pada tahapan presentasi dan wawancara dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023, secara daring dari Ruang Media Centre Setda. Jum’at 14 Juli 2023. 

Dalam presentasinya, Bupati dengan penuh semangat menyampaikan paparan yang komprehensif mengenai inovasi "TELAH BERKEMAS" kepada TPI. Bupati menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya, TELAT BERKEMAS (Tetap Lestari Berdayakan Kelompok Masyarakat), yang telah diluncurkan pada tahun 2018. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan peran aktif kelompok masyarakat (Pokmaswas), memperluas luasan areal pengawasan, meningkatkan produksi perikanan tangkap, dan menjaga keberlangsungan stok ikan lokal yang langka. 

Dalam sesi wawancara, Bupati memaparkan langkah-langkah konkret yang telah diambil dalam kerangka TELAH BERKEMAS. Bupati menyebutkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten HSS telah mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi Pokmaswas untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam pengawasan dan pelestarian sumberdaya perikanan. Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan sumberdaya perikanan. 

Bupati dengan bangga menyampaikan bahwa melalui inovasi TELAH BERKEMAS, Kabupaten HSS telah mencapai hasil yang signifikan dalam menjaga ketersediaan ikan lokal, mengoptimalkan peran Pokmaswas, dan meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan. Pada akhirnya, inovasi ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat setempat, termasuk nelayan dan konsumen ikan lokal. 

Kehadiran Bupati Achmad Fikry dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 dengan presentasi dan wawancara yang mengesankan menggambarkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten HSS dalam memajukan pelayanan publik dan melibatkan kelompok masyarakat secara aktif. 

Diharapkan inovasi TELAH BERKEMAS dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan dan pemanfaatan yang berkelanjutan, serta pemberdayaan kelompok masyarakat untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Turut hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Drs. H. M. Noor, M.AP, Asisten beserta Kepala Perangkat Daerah terkait.

Inovasi Telat Berkemas Dinas Perikanan wujudkan konsep zero destructive fishing

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui Dinas Perikanan HSS mengembangkan inovasi "Tetap Lestari harus berdayakan kelompok masyarakat" (Telah Berkemas), inovasi ini dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perairan di daerah.

Inovasi Telah Berkemas merupakan keberlanjutan dari inovasi sebelumnya yaitu Inovasi Telat Berkemas yang masuk dalam 5 besar kategore inovasi terbaik se Indonesia. 

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, pelanggaran tindak pidana perikanan illegal fishing di perairan HSS, di tahun 2020 ada empat kasus, 2021 tiga kasus dan 2022 ada dua kasus.

Kepala Desa Bangkau, Syamsudin, mengaku bersyukur adanya inovasi Telat Berkemas, masyarakat di desanya kesejahteraannya ikut meningkat, khususnya di bidang perikanan produksi tangkap ikan.

"Alhamdulillah produksi tangkap ikan masyarakat kami semakin baik, dan meningkat selama setahun ini," ujarnya.

Adapun berdasarkan data Dinas Perikanan, di tahun 2022 untuk produksi tangkap mencapai sekitar lebih dari 11 ribu ton, sementara produksi budi daya turut meningkat lebih dari empat ribu ton.

Selain itu, inovasi ini telah memberi dampak signifikan dalam menekan biaya operasional penegakan hukum tindak pidana perikanan, serta menginspirasi menuju Zero Operational Cost karena meningkatkan kemandirian.

Perkembangan biaya operasional penegak hukum tindak pidana illegal fishing dari APBD Pemkab HSS dari tahun ke tahun menunjukkan trend penurunan, seperti di tahun 2021 dengan biaya Rp3.036.000,-,  tahun 2022 turun Rp715.000,-,  dan tahun 2023 baru Rp336.500,-.

Dinas Perikanan HSS mengajak keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan destrctive fishing dan illegal fishing, dengan pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas) di desa-desa yang memiliki potensi perairan perikanan.

Pokwasmas menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat, kunci utama mencapai keberlanjutan potensi perairan, pokwasmas berperan di garda terdepan yang mandiri upaya melindungi ekosistem danau atau sungai oleh masyarakat.

"Kami dapat pokwasmas siap ikut serta mengamankan perairan dari penyetruman ikan, serta setelah mengikuti program ini banyak perubahan yang positif kami dapatkan," ujar Ketua Pokwasmas Bangkau, Desa Bangkau, Kandangan.

Diketahui, partisipasi masyarakat membentuk pokwasmas di HSS dari tahun ke tahun jika dilihat dari data perkembangannya, di tahun 2020 ada 25 kelompok, 2021 menjadi 30 kelompok, dan bertambah lagi di tahun 2022 menjadi 33 kelompok (Data Dinas Perikanan HSS).

Monitoring Bantuan Kolam Bundar Budidaya Ikan Lele dan Gabus

Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Bidang Perikanan Budidaya bersama dengan Tim Rivieu Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana perikanan Kolam Bundar Budidaya Ikan Lele dan Gabus di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kalumpang pada Jum'at tanggal 7 Juli 2023.

Pokdakan yang dikunjungi adalah Pokdakan Sumber Rezeki Kelurahan Kandangan Barat dan Pokdakan Kayu Karas Desa Sirih Hulu Kecamatan Kalumpang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Kemanfaatan dari bantuan yang diberikan oleh Pemerintah baik dari Kementerian maupun Daerah kepada Kelompok Pelaku Utama Perikanan dan juga memberikan motivasi agar pelaku utama dapat meningkatkan hasil produksinya serta meningkatkan juga kesejahteraannya.

Dari hasil monev ini, diketahui bahwa bantuan pemerintah telah dimanfaatkan dan dioperasikan dengan benar oleh kelompok guna memenuhi kebutuhan kelompoknya, adapun beberapa kendala hanya masalah teknis saja seperti masih kurangnya pengetahuan tentang teknik pembesaran budidaya ikan gabus dan  keluhan sedikit tentang bagaimana cara memberikan pakan yang benar, kemudian diskusi pakan apa yang baik untuk pertumbuhan calon induk ikan arwana maupun ikan konsumsi agar ikan yang dihasilkan nantinya adalah ikan yang benar-benar berkualitas.